BERITAPARLEMEN.ID – TASIKMALAYA – Rencana pembangunan 32 ruas jalan berstatus kabupaten yang dibiayai dari pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), BUMN di bawah Kementerian Keuangan, mendapat sorotan dari DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya menegaskan bahwa proses lelang proyek pembangunan puluhan ruas jalan tersebut harus berjalan secara transparan dan hasil pekerjaannya wajib memenuhi standar kualitas.
Penegasan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya bersama Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPU-TRPP-LH), yang membahas perkembangan pinjaman daerah untuk pembangunan 32 ruas jalan.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Gumilar Akhmad Purbawisesa, mengatakan transparansi lelang menjadi hal mutlak karena proyek tersebut menggunakan dana pinjaman daerah dengan nilai cukup besar.
Menurut Gumilar, Komisi III tidak mempersoalkan perusahaan mana yang akan memenangkan tender, selama prosesnya dilakukan secara terbuka dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.
“Kami tidak melihat siapa nanti yang akan memenangkan lelang. Tidak tahu si A, si B atau si C. Dekat atau tidak dengan bupati atau tidak, yang penting kita minta uang hasil berhutang ini benar-benar kualitasnya bagus, sesuai dan dapat dioptimalkan untuk membangun ruas jalan di Kabupaten Tasikmalaya,” kata Gumilar.
Ia mengingatkan agar penggunaan dana pinjaman daerah dilakukan secara clean and clear, tanpa praktik nepotisme maupun penyalahgunaan anggaran.
“Jangan merasa dekat dengan bupati atau masuk tim jangan seperti itu. Kalau memang pekerjaan bagus dan berkualitas dari pemenang tender, walaupun dikatakan perusahaannya dekat dengan kepala daerah, tidak menjadi masalah,” ujarnya.
Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya juga mendorong agar pemerintah daerah memberdayakan perusahaan lokal, sepanjang mampu memenuhi standar mutu pekerjaan yang ditetapkan.
“Kalau kualitasnya di bawah standar, meskipun pengusahanya asli Tasikmalaya atau lokal buat apa dipakai, jangan dipakai. Karena kita membutuhkan pekerjaan pembangunan itu bukan untuk satu tahun, tapi lima tahun ke depan,” kata Gumilar.
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi III meminta kejelasan progres pinjaman daerah sekaligus mengingatkan agar pembangunan 32 ruas jalan dilaksanakan secara transparan, optimal, dan berorientasi pada kualitas konstruksi.
“Anggarannya kan besar Rp230 miliar, jadi harus dioptimalkan, tepat sasaran dan kualitasnya bagus agar konstruksi ruas jalan yang dibangun ini bertahan lama, dengan kualitas yang bagus,” ujarnya.
Gumilar yang juga berasal dari Fraksi PKB menilai perencanaan pinjaman daerah tersebut harus benar-benar matang dan berbasis kebutuhan riil.
“Apalagi kan nilai Rp230 miliar itu angkanya baru muncul kemarin Desember 2025, tidak beriringan dengan bupati yang meminjam, dan tidak beriringan dengan alasan logisnya. Seharusnya saat mau membangun dihitung kebutuhan berapa, riil dan keadaan bagaimana, nah barulah muncul angka, kalau ini kan angka dulu yang muncul, baru perhitungan, kan ngaco itu,” selorohnya.
Meski demikian, Gumilar menegaskan DPRD tidak menghalangi upaya pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Tasikmalaya, khususnya di sektor infrastruktur jalan.
“Yang jelas perhitungannya harus matang dan harus transparansi. Apalagi awal Februari ada lelang pekerjaan. Jangan sampai ada balas jasa, atau merasa dekat, intinya harus transparan dan tepat sasaran juga berkualitas proyek pembangunan jalan ini,” katanya.
Sementara itu, Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil DPU-TRPP-LH Kabupaten Tasikmalaya, Wildan Nuruzzaman ST, menjelaskan bahwa proses lelang pembangunan 32 ruas jalan saat ini masih berada pada tahap perencanaan. “Jadi belum tayang. Target mulai lelang awal Februari sudah tayang,” katanya.
