beritaparlemen.id – Kelompok Gerakan Masyarakat Arus Bawah dan Gerakan Masyarakat Parungpanjang Untuk Perubahan mengadakan pertemuan dengan Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi, di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (22/1/2024).
Dalam diskusi tersebut, dibahas mengenai gagasan pembangunan jalan khusus untuk tambang yang telah diajukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov), namun hingga kini belum terwujud.
Wilayah Parung Panjang, Kabupaten Bogor, sedang mengalami perkembangan pesat, menjadi daerah pendukung bagi Ibu Kota. Pertumbuhan perumahan baru dan bisnis tambang yang berkembang memerlukan infrastruktur yang memadai, termasuk jalan. Saat ini, kendaraan warga dan tambang sudah sulit berbagi jalan.
“Maka kami akan meminta audiensi segera dengan Pak Gubernur untuk mengusulkan intervensi Pusat. Jalan khusus tambang bisa menjadi solusi, namun kami ingin mengetahui lebih lanjut tentang payung hukumnya, komitmennya, dan kapan rencana tersebut akan direalisasikan,” ungkap Mulyadi.
Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini berharap agar pemerintah dapat bertindak secara efektif. Saat ini adalah waktu yang tepat bagi Pemerintah Pusat untuk campur tangan dalam perbaikan infrastruktur daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) yang terkait dengan revisi Undang-Undang Jalan yang telah disahkan.
Dengan adanya alokasi APBN untuk perbaikan jalan kabupaten dan provinsi, diharapkan respons dari Pemerintah Pusat akan lebih cepat dan efisien karena telah memiliki dasar hukum yang jelas.
“Dinamika yang terjadi di wilayah harus segera direspons oleh Pemerintah. ‘Terhambatnya’ harapan masyarakat harus segera disampaikan ke Pusat. Ini adalah peringatan bagi Pemerintah Daerah bahwa harapan masyarakat yang belum terpenuhi akan disampaikan langsung ke Pusat, agar negara dapat hadir dalam kebijakan dan anggaran,” tegas Mulyadi, Legislator Dapil Jawa Barat V.
